Perilakupolitik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. faktorfaktor pendukung bagi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat antara lain yang terpenting adalah: (1) masih diterimanya pancasila serta pembukaan uud 1945 dan keinginan untuk mengamandemen uud 1945 merupakan wujud kesadaran berpolitik yang berakar kepada demokratisasi; (2) masih berjalan dan kuatnya Tujuannya yakni ikut serta dalam keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. ADVERTISEMENT Peran serta warga negara dalam sebuah sistem politik, tidak hanya sebagai bentuk menunaikan hak dan kewajiban. Namun, sebagai ikhtiar sadar menjalankan sistem politik yang berlaku dalam sebuah negara. Ciri-ciri Partisipasi dalam Sistem Politik Peranserta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut : Kemampuan berpartisipasi Ø aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak poltitk dalam pemilu. Dalambudaya politik ini individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaraan, minat serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai, dan pengkritisi setiap kebijaksanaan PengertianSosialisasi Politik Menurut Para Ahli. written by amel July 19, 2017. Budaya politik sangat erat kaitannya dengan sosialisasi politik. Sosialisasi politik terdiri dari 2 (dua) kata yaitu sosialisasi dan politik. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal Budayapolitik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut : Ø Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak poltitk dalam Dalambudaya politik partisipan individu atau masyarakat Telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap system politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai dan pengkritisi setiap BUDAYAPOLITIK 1. Pengertian budaya politik a. Pengertian budaya Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari beberapa bahasa, antara lain: Culture (Baha Peranserta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut : Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara tersebut. Warga negara memiliki sikap toleransi dan saling menghargai di manapun dan dalam kegiatan apapun. Budayapolitik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. 2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 3. Mendiskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan Pemahaman Konsep A. Pengertian Budaya Politik Budaya politik menurut Rusadi Kantaprawira diartikan sebagai pola tingkah laku individu PenerapanBudaya Politik Penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum PeranBPD Dalam Mendorong Masyarakat Membahas Penyusunan RKP Desa 50% 40% Persentase 39% 30% 20% 28% 19% 10% 15% 0% Kategory sangat mendorong mendorong kurang mendorong tidak mendorong (Sumber: Hasil Angket,2016) Dari hasil angket tersebut pada Grafik 4.5. mendeskripsikan bahwa perang BPD dalam mendorong masyarakat luas dalam membahas Adajuga yang melafalkan bahwa budaya politik ialah persepsi masyarakat di suatu negara yang diwujudkan dalam pola sikap atau tingkah laku terhadap peristiwa politik yang terjadi. Maka dari itu, pengertian budaya politik dapat dikatakan bahwa budaya politik merupakan nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu dalam TTPq6. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pentingnya dalam mencari partisipan khususnya masyarakat dan akuntabilitas dalam mengawasi pengawasan pelayanan publik dikarenakan seberapa pentingnya pelayanan publik yang dimana dalam pelayanan publik berkembang sangat luas dengan dilatar belakangi oleh usaha-usaha yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut juga mempunyai tujuan yang tidak lain agar tercapainya suatu pengaplikasian dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Banyak tekanan-tekanan yang terjadi di setiap pemerintahan daerah yang mengubah persepsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mendegradasi suatu pelayanan publik yang tidak terlepas dari suatu politik yang mengalami perubahan sehingga berdampak dalam suatu kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Mendukung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dapat dibantu dengan penerapan sistem E-SAKIP yang merupakan sistem elektronik dalam membantu dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah di Indonesia dan membantu berjalannya aktivitas pelayanan publik yang telah direncanakan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dalam menjalankannya. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh dalam membantu dan melengkapi serta mengawasi pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah dan lembaga publik sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan yang merujuk atas keterlibatan serta kontribusi yang baik dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, dengan itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pelayanan publik memberikan masukan dan mengevaluasi jalannya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh kepemerintahan. Masyarakat juga dapat membantu kepemerintahan dalam menjalankan suatu pelayanan publik dengan melakukan kolaborasi kepada pemerintah untuk merencanakan serta mengevaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelayanan publik yang lebih efesien terhadap kebutuhan masyarakat juga perlu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. akuntabilitas pemerintah disini mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dan hasil yang sudah disusun pemerintah untuk pelayanan publik yang sudah disediakan. Pentingnya meningkatkan akuntabilitas dapat berpengaruh besar dalam menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat, dikarenakan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik dan hal tersebut dapat memperkuat jalannya suatu perencanaan yang telah dibuat. Konteks yang ada dalam pengawasan pelayanan publik, akuntabilitas mencakup transparansi, dimana pemerintah harus menjaga transparansi dalam penyediaan informasi yang terkait serta anggaran, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Tujuannya memungkinkan masyarakat dalam memahami serta mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang telah disediakan. Pemerintah juga harus siap bertanggung jawab dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah disini sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan pelayanan publik yang telah dari beberapa kasus tindakan korupsi yang terjadi dalam penyimpangan publik, seperti contohnya kasus pungutan liar yang sering dijumpai di sektor perizinan yang meminta imbalan, dimana kasus tersebut banyak di resahkan oleh masyarakat karena hal tersebut perlu di perhatikan dan di awasi lebih oleh pemerintahan. Kasus pungutan liar ini sangat berpengaruh dalam pelayanan publik yang ada. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar permasalahan kasus tersebut cepat terselesaikan dan mendapatkan layanan publik yang berjalan sangat baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Inovasi E-SAKIP juga dapat membantu mencegahan pungutan liar yang marak terjadi khususnya di instansi pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Menurut berita CNN Indonesia yang dimana penanganan kasus tersebut sudah dijalankan di pemerintahan kabupaten Jawa tengah khususnya oleh gubernurnya sendiri Pak Ganjar Pranowo dan Ketua KPK dalam mengutus kasus pungutan liar yang ada di kabupaten Jawa tengah sebagai aksi penyimpangan administrasi di pelayanan publik. Pak Ganjar Pranowo dalam hal ini menegaskan kepada pihak ombudsman dalam melakukan operasi tangkap tangan kepada pejabat atau pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang memberi pelayanan buruk. Menjalankan dalam mengawasi kasus tersebut dapat membuahkan pelayanan publik yang baik dan maksimal terhadap masyarakat. Pengangkatan berita diatas menjadi salah satu contoh betapa pentingnya peran pemerintah dalam membasmi penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada pelayanan publik, tidak hanya pemerintah partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar mendapatkan suatu perencanaan pelayanan publik yang baik dan efektif serta efisien. Sumber berita Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Kemampuan yang dimiliki organisasi mahasiswa Mahasiswa menjadi agen of change, yang dapat membawa perubahan serta menjadi pengganti bagi orang – orang terdahulunya yang dimana harapannya akan bergerak ke arah yang lebih baik. Mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya serta melakukan kontrol dan pengawasan terhadap sistem birokrasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang mengacu pada penyimpangan – penyimpangan nilai – nilai yang terkait tri dharma perguruan tinggi, norma, dan UUD. Mahasiswa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan politik, yang dimana mahasiswa dapat menyampaikan tuntutan – tuntutan yang didasari oleh kajian dan konsolidasi lebih dulu sebelum melakukan demonstrasi. Pelaksanaan program kerja yang tidak jarang berhubungan dengan lembaga – lembaga swadaya yang ada pada masyarakat menjadikan mahasiswa semakin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan politik yang tidak sesuai. Upaya yang dilakukan mahasiswa jika terjadinya penyimpangan atau adanya tindak korupsi dengan cara melakukan konsolidasi, dan diskusi publik dengan orang – orang yang berkompeten dalam bidang ini B. Peran Mahasiswa dalam Mencegah Korupsi Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi bisa dengan mendemonstrasikan bahwa kampusnya harus bersih dari perbuatan korupsi dan bisa juga dengan penanaman nilai moral dan kejujuran pada mahasiswa. Upaya untuk merealisasikan hal tersebut mahasiswa harus lebih mengkritisi dan mengawasi kebijakan kebijakan internal kampus serta organisasi mahasiswa memberikan wadah untuk pelatihan – pelatihan atau edukasi dengan mengadakan seminar mengenai anti korupsi, diskusi dan lomba – lomba mengenai anti korupsi melalui seni, debat dan lain - lain. Ormawa juga pada diskusi sering menyisipkan pembahasan mengenai korupsi dan sejenisnya, dan saling mengingatkan bahwa perbuatan korupsi melanggar hukum karena sudah jelas menyimpang dari norma serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Organisasi mahasiswa yang menjadi wadah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill dibuktikan dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti lomba peradilan mengenai tindak pidana money loundering, yang ada pada organisasi fakultas yaitu PSBH pada fakultas hukum Universitas nilai moral dan kejujuran pada mahasiswa dalam perkuliahan, perlu adanya edukasi terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi memperoleh nilai yang setinggi – tingginya, tanpa menggunakan cara – cara yang curang atau menggunakan jalan pintas. Menggunakan cara yang curang dapat merugikan orang lain yang dimana seseorang yang memiliki kemampuan dapat tersingkirkan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melawan diri sendiri dari rasa malas, dan organisasi mahasiswa memberikan tempat untuk belajar bersama. Belajar bersama yang secara tidak langsung dapat menumbuhkan semangat belajar pada mahasiswa, kegiatan belajar bersama ini juga diaplikasikan pada Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dalam pogram kerjanya yaitu ALJABAR ayo belajar bareng dengan tujuan membantu mahasiswa jika mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Lihat Pendidikan Selengkapnya Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan Post Behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut SarjanaKonsepIndikatorKevin R. HardwickPartisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah  Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat BudiardjoPartisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah public policy. Berupa kegiatan individu atau kelompok  Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan SurbaktiPartisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik  Dilakukan oleh warga negara biasaMichael Rush dan Philip AlthoftPartisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik  Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasiHuntington dan NelsonPartisipasi politik … kegiatan warga negara preman private citizen yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan  Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik  Dilakukan oleh warga negara preman biasaHerbert McCloskyPartisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan Berupa kegiatan-kegiatan sukarela  Dilakukan oleh warga negara  Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Bentuk-Bentuk Sikap Politik Partisipan Dalam kenyataannya ada berbagai bentuk sikap warga negara dalam politik partisipan. Bentuk sikap negara ini yang nantinya akan mempengaruhi sejauh mana warga negara tersebut terlibat dalam politik partisipan. Bentuk-bentuk sikap tersebut, yaitu Sikap apatis masa bodoh, sikap yang tidak peduli dan tidak mempunyai minat terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap situasi dan gejala politik. Warga negara yang bersikap seperti ini biasanya menganggap peran serta terhadap poltik tidak akan mempengaruhi apapun dalam sinisme merupakan sikap angkuh yang dimiki warga negara. Sifat ini biasanya dimiliki warga negara yang menganggap kebijakan politik negaranya sudah buruk dan tidak akan mungkin berubah apapun sesuai katanya alien, adalah makhluk asing. Sikap alienasi berarti menggap politik itu sesuatu yang asing. Pemerintah dan segala kebijakan poltiknya adalah sesuatu yang berada di luar dirinya dan tidak berlaku untuk anomali hmapir sama dengan alienasi, warga negara yang merasa dirinya terpisah dengan budaya poltik yang ada. Sikap ini umumnya terlahir dari kebingungan terhadap sistem politik yang berlangsung di negaranya. Peran Budaya Politik Partisipan di Masyarakat Indonesia Budaya politik partisipan merupakan salah satu jenis budaya poltik yang ada pada sistem negara demokrasi. Peran serta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara negara memiliki sikap toleransi dan saling menghargai di manapun dan dalam kegiatan apapun. Terutama sikap menghargai dan toleransi terhadap pendapat orang negara mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan / kelompoknya, sehingga setiap saat mementingkan hasil musyawarah dalam kepentingan aspirasinya sebagai bagian dari hak demokrasi sesuai aturan yang berlaku yang tercantum dalam negara mampu ikut serta aktif dalam kegiatan di lingkungan di mana dia tinggal dan negara mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan poltik negaranya, contohnya minimal ikut serta memilih dalam kegiatan pemilihan umum. Kegiatan-Kegiatan Peran Serta Budaya Politik Dalam Partisipan Setelah mengetahui definisi politik partispsi, ciri-ciri dan bentuk peran serta budaya poltik partisipan, hendaknya warga negara dapat megetahui juga contoh kegiatan apa saja yang termasuk kategori politik partisipan. Beberapa contoh kegiatan politik partisipan, yaitu Kegiatan Partai Politik, fungsi partai politik merupakan wadah setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan partai politik biasanya merupakan kegiatan penyampaian gagasan, penentuan kebijakan umum, penentuan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan, dan kegiatan masyarakat yang menunjukkan tujuan dan cita-cita warga negara dapat berupa kegiatan aktif, dengan menjadi anggota partai politik atau kegiatan pasif, dengan menjadi partisipan partai politik yang mendukung semua Umum, sebagai warga negara yang baik, seharusnya harus ikut serta dalam kegiatan pemilu dengan memberikan hak suaranya. Karena sesuai fungsi pemilu setiap suara yang masuk akan menentukan kebijakan politik / nasib bangsa beberapa tahun ke Politik, diskusi poltik dapat dilakukan secara terbuka dan umum ataus secara tertutup di televisi. Hal ini merupakan pendewasaan poltik warga negara dengan cara pendidikan politik. Biasanya dalam diskusi akan diberikan pro kontra suatu kebijakan politik disertai dengan alasan-alasannya sehingga bisa lebih mudah demonstrasi merupakan kegiatan politik partisipan yang berupa aksi unjuk rasa sekelompok orang yang tdaik menyetujui suatu kebijakan pemerintah. Demikian bahasan artikel tentang peran serta budaya politik partisipan. Semoga membantu dalam memahami budaya politik dan pelajaran di sekolah dengan tema yang sama. Terima kasih.

peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui